TELITIK.com, Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengajak seluruh kader Organisasi Masyrakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) untuk ikut memberantas hoaks yang menyebar luas jelang Pemilu 2024 dengan berbagai materi negatif terkait SARA maupun ujaran kebencian. Umumnya sebaran hoaks beredar lewat media sosial.
“Kita perlu bersama-sama menghentikannya dengan sikap cerdas dalam bermedia sosial,” kata Asisten II Sekda Aceh, Mawardi saat Pelantikan Pengurus DPD Ormas MKGR Provinsi Aceh, di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu malam, 25 Juni 2023.
Mawardi berharap seluruh kader Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR untuk terus berbuat demi kemajuan Aceh dan Indonesia di masa depan.
“Pemerintah Aceh mengajak para kader Ormas MKGR di Aceh dapat berperan aktif dalam menjawab berbagai tantangan tersebut untuk menghadirkan Pemilu 2024 yang demokratis dan berkualitas. Pada momentum pelantikan Pengurus DPD Ormas MKGR Provinsi Aceh hari ini, kami berharap kepada seluruh kader Ormas MKGR untuk terus berbuat demi kemajuan Aceh dan Indonesia di masa depan,” ujar Mawardi.
Mawardi mengatakan, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR sebagai Organisasi Kemasyarakatan telah dikenal lama berkiprah di Indonesia dan kiprahnya tak bisa dipisahkan dari Partai Golkar. Didirikan pada 3 Januari 1960, organisasi ini menjadi salah satu pencetus lahirnya Golkar sebagai partai politik.
“Organisasi ini telah banyak berperan dalam pembangunan di Indonesia, melahirkan kader-kader pemimpin bangsa Indonesia, termasuk di Aceh,” kata Mawardi
Di Aceh, kata Mawardi, para kader MKGR kerap bahu-membahu bersama pemerintah dalam mengisi pembangunan, terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, serta ikut memikirkan solusi terhadap berbagai persoalan daerah, terutama terkait masalah pemuda seiring dengan perkembangan zaman.
Mawardi mengatakan pemerintah Aceh melihat ada sejumlah tantangan saat ini yang perlu disikapi bersama termasuk oleh para kader MKGR Aceh dan kader Partai Golkar, yaitu mencegah berbagai potensi konflik sosial kemasyarakatan dan politik di Indonesia.
“Upaya peningkatan partisipasi masyarakat baik secara kuantitas maupun kualitas dalam Pemilu 2024. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan baik secara langsung maupun lewat media,” ujar Mawardi.[] (mis/sar)
Discussion about this post