TELITIK.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, menegaskan bahwa efektivitas belanja pemerintah dan pemerintah daerah masih memerlukan perbaikan. Dia mengungkapkan keprihatinan terkait anggaran untuk pengentasan gizi buruk ekstrem atau stunting yang digunakan untuk keperluan lain.
Dalam acara Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspeksi Pemerintah (SAKIP) Award 2024 di Jakarta pada Rabu, 2 Oktober 2024, Anas menyatakan bahwa pejabat pemerintah perlu mengubah paradigma dalam penggunaan anggaran. Dia menekankan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan berapa banyak dana yang dibelanjakan, tetapi juga dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Kita masih sering membagi-bagi anggaran secara sembarangan. Ketika Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) melihat anggaran, setiap dinas ditambahkan 5 persen, ini tidak benar dan tidak boleh terjadi lagi,” ujar Anas.
Anas juga mencatat bahwa masih ada persoalan lain terkait penggunaan anggaran. Berdasarkan catatan kementeriannya, anggaran untuk perjalanan dinas masih tergolong tinggi, sementara belanja langsung justru kecil.
Dia mengungkapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menemukan bahwa anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengentasan stunting malah dialokasikan untuk proyek lain, seperti pembangunan pagar Puskesmas dan perjalanan dinas.
“Judulnya stunting, tetapi masih ditemukan untuk membuat pagar Puskesmas. Ini tidak boleh lagi. Anggaran untuk stunting malah digunakan untuk perjalanan dinas studi banding, ini tidak dapat diterima,” tegas Anas. []
