TELITIK.com, Banda Aceh – Gagasan menjadikan Banda Aceh sebagai “Kota Parfum” yang digagas oleh Wali Kota Illiza Saaduddin Djamal menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), Muhammad Nur, menyebut branding tersebut terkesan terburu-buru, tidak berdasarkan kajian yang mendalam, dan minim partisipasi masyarakat.
“Ini bukan kehendak warga, melainkan kehendak elit. Seharusnya wacana seperti ini tumbuh dari bawah, bukan sekadar ambisi personal pemimpin,” kata Muhammad Nur dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 24 Mei 2025.
Peluncuran program “Road to Launching Banda Aceh Kota Parfum” pada 23 Mei 2025 menjadi awal dari narasi baru yang, menurut Forbina, justru berpotensi mengaburkan identitas asli Banda Aceh. Muhammad Nur mempertanyakan dasar kuat yang dimiliki kota ini untuk menyandang predikat “Kota Parfum”, mengingat minimnya industri parfum yang benar-benar mapan di daerah tersebut.
Saat ini, hanya dua produsen lokal yang dikenal memproduksi parfum, yakni Minyeuk Pret dan Neelam dari Universitas Syiah Kuala. Namun keduanya masih berskala kecil dan belum mencapai tingkat produksi industri atau ekspor. Selain itu, ekosistem nilam—bahan baku utama parfum—dinilai belum dikelola secara profesional dan terintegrasi.
“Apakah masyarakat, petani nilam, pelaku UMKM, akademisi, dan pelaku pasar telah dilibatkan dalam visi besar ini? Atau ini sekadar proyek simbolik untuk membangun pencitraan selama masa jabatan?” ujar Muhammad Nur lebih lanjut.
Menurutnya, branding kota bukan sekadar pencitraan atau slogan belaka, melainkan harus tumbuh dari realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya Illiza pernah mengusung konsep “Kota Madani” untuk Banda Aceh, namun kini branding tersebut nyaris tidak terdengar lagi.
“Jangan sampai ‘Kota Parfum’ hanya menjadi warisan gimmick yang menguap bersama berakhirnya masa jabatan wali kota,” kritik Muhammad Nur.
Ia mendorong pemerintah kota untuk lebih fokus pada penguatan pelaku UMKM lokal agar mampu berkembang dan menembus pasar nasional hingga internasional. Menurutnya, meski Aceh memiliki potensi dalam komoditas nilam, hal tersebut belum cukup untuk mendukung branding baru tanpa kesiapan di seluruh rantai nilai—mulai dari budidaya, penyulingan, hilirisasi, hingga pemasaran.
“Branding kota tidak boleh dibangun dari angan-angan, tapi dari akar kekuatan ekonomi rakyat,” tutupnya. []
